Kriminalisasi terhadap Credit Union, DPP PATRIA Sampaikan  5 Sikap

KLIKLABUANBAJO.ID| JAKARTA–Dewan Pimpinan Pusat
Persatuan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPP PATRIA), menyampaikan 5 sikap terkait kriminalisasi terhadap Credit Union (CU) di Kalimantan Barat (Kalbar) yang hadir sebagai urat nadi perekonomian rakyat.

DPP PATRIA menilai, kehadiran CU sebagai urat nadi perekonomian rakyat tidak perlu diragukan.

“Pelayanan yang diinisiasi Gereja Katolik sejak 1974 di pedalaman Kalimantan dengan berbagai kondisi saat itu, seperti melalui jalan berlumpur, daerah tanpa listrik dan tanpa sinyal sudah berlangsung dan terus berkembang hingga hari ini. Gerakan CU sudah menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan mendapat kepercayaan penuh dari anggotanya,” kata Ketua DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa, melalui rilis yang diterima KLIKLABUANBAJO.ID, Kamis (6/10/2021).

Kehadiran CU kata dia berdampak sangat signifikan bagi anggota terutama akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan kesejahteraan anggota, pendidikan dan perlindungan
kesehatan.

Lima sikap yang disampaikan DPP PATRIA, yakni

Pertama, meminta kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk menghentikan kriminalisasi terhadap gerakan CU, urat nadi perekonomian rakyat di pedalaman Kalimantan termasuk provinsi lain seperti NTT, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara.
Seharusnya di musim pandemi ini, Presiden RI memberikan fasilitas dan reward khusus bagi gerakan CU seperti di Jerman, Spanyol, Kanada, Thailand, Philipina dan Korea Selatan dimana gerakan CU dan koperasi lainnya dijadikan pilar ekonomi negara.

Kedua,  meminta kepada Kapolri Bapak Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi kebijakan Polda Kalimantan Barat di dalam menangani permasalahan CU di Kalimantan Barat. Kapolri wajib mengayomi, melayani
dan melindungi gerakan CU dengan sungguh-sungguh karena ini merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Kalbar.

Ketiga, meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI agar secara serius melindungi gerakan CU. Pengurus CU sudah menyampaikan situasi ini
secara langsung kepada Pak Menteri Teten Masduki saat peresmian Kantor
Pancur Kasih dua bulan lalu, tetapi sejauh ini tidak ada tindakan jelas dan
solusi kongkrit dari Pak Menteri untuk menghentikan kriminalisasi gerakan
CU. Ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki keberpihakan nyata kepada gerakan CU sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Keempat, meminta kepada Gubernur Kalimantan Barat agar serius membina, melindungi gerakan CU di Kalbar. Karena CU berkontribusi positif
menciptakan perdamaian pasca kerusuhan 1999 serta sukses menciptakan kesejahteraan rakyat Kalbar terutama rakyat yang jauh dan belum memiliki akses keuangan. CU sudah bekerja lebih dari 40 tahun untuk Kalbar, jauh sebelum ada internet dan listrik seperti sekarang.

Kelima, mendesak Polda Kalimantan Barat untuk menghentikan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pengurus CU, mengedepankan cara dialog dan mengayomi daripada pendekatan keamanan dan hukum, mengingat bahwa permasalahan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pengurus CU telah
menyebabkan keresahan di kalangan anggota CU dan warga masyarakat.

“Kami sangat khawatir bahwa Polda Kalimantan Barat mendapatkan informasi yang salah dan belum mengetahui kekhususan
kondisi sosial budaya masyarakat Kalimantan Barat,” bunyi salah satu isi surat pernyataan PATRIA.

Surat pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Persatuan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PATRIA) Agustinus Tamo Mbapa dan Sekretaris Jenderal Septyarini. Ditandatangi di Jakarta, 7 Oktober 2021. (lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.