AWK Kritisi Nasib RUU Daerah Kepulauan yang Terkatung-Katung

KLIKLABUANBAJO.ID| JAKARTA–Anggota DPD RI Angelius Wake Kako (AWK), mengkritisi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang ia nilai sangat lambat dalam satu tahun terakhir.

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) itu kecewa, terkait progress RUU Daerah Kepulauan di parlemen yang belum masuk ke pembahasan tingkat I. Padahal Surat Presiden (Surpres) sudah keluar sejak Mei 2020 lalu.

“Februari 2020 yang lalu kita mengharapkan agar Pemerintah segera keluarkan Surpres. Tetapi ketika itu sudah keluar, kok pembahasan hingga September tahun ini masih jalan di tempat,” kritik Angelius yang akrab disapa Anjelo.

Menurutnya, bila pembahasan RUU Daerah Kepulauan tersebut selalu ditunda, maka semakin lama juga kondisi keterbelakangan di daerah kepulauan dibiarkan.

Hal itu disampaikannya pada Rabu (15/9/2021), saat Pimpinan PPUU DPD RI mengikuti Rapat Kerja bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, untuk mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas RUU tahun 2021 di ruang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, terdapat 33 RUU. Ada 2 RUU di antaranya merupakan usulan DPD RI. 2 RUU tersebut adalah RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa yang sama-sama diusulkan pada 17 Desember 2019.

Dalam evaluasi Hari Rabu itu, para pimpinan dari masing-masing lembaga sepakat bahwa di tengah pandemi Covid-19 dan waktu masa sidang yang singkat, rasionalisasi jumlah Prolegnas Prioritas perlu dipertimbangkan lagi.

Namun persoalan waktu tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda-nunda pembahasan RUU yang sebenarnya sangat urgen. RUU Daerah Kepulauan merupakan RUU yang menurut DPD sangat mendesak.

RUU Daerah Kepulauan sangat penting karena pembangunan di provinsi kepulauan tidak dapat disamakan dengan wilayah daratan.

“Kita butuh sarana dan prasarana bagi masyarakat di daerah kepulauan yang berbeda dengan wilayah daratan. Selain itu perlu dipikirkan juga optimalisasi potensi sumber daya kelautan di provinsi kepulauan yang selama ini belum diakomodir oleh UU yang lain”, tegas Senator muda asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

NTT masuk daftar 8 provinsi kepulauan selain Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

“Kalau kita lihat Perpres Nomor 63 Tahun 2020, ada 62 daerah tertinggal yang ditetapkan. 62 daerah tersebut ada dalam 11 provinsi, di mana 4 di antaranya adalah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan,” kata Anjelo.

Disampaikannya, wilayah kepulauan itu memiliki sumber daya laut yang kaya sehingga RUU Daerah Kepulauan dapat mengoptimalisasikan sumber daya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

“Kalau ini kita dorong, maka disparitas kesejahteraan antara wilayah timur dan barat Indonesia dapat diatasi,” tegas Anjelo.

Agar tidak berlarut-larut, Anjelo mengusulkan agar pembahasan RUU Daerah Kepulauan dipercepat.

Selama ini ia menilai bottle neck pembahasan ada di DPR yang belum merampungkan keanggotaan Pansus RUU Daerah Kepulauan.

Menurut Anjelo, ada 3 fraksi di DPR yang belum memasukkan anggotanya ke dalam Pansus.

Sebagai Wakil Ketua PPUU DPD RI, Anjelo mendorong DPR segera menuntaskan persoalan keanggotaan Pansus tersebut.

“Tetapi bila di akhir 2021 juga belum beres, saya usul pembahasan tingkat I diserahkan ke Baleg DPR saja agar pembahasan secara tripartit antara DPR, pemerintah, dan DPD sebagai pengusul RUU segera dilaksanakan,” kata Anjelo. (lis)

Satu tanggapan untuk “AWK Kritisi Nasib RUU Daerah Kepulauan yang Terkatung-Katung

  • September 17, 2021 pada 4:13 am
    Permalink

    Kami berharap para senator asal NTT terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat termsk usulan pemekaran Propinsi Kepulauan Flores.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.