Ini Tanggapan Ketua Golkar Mabar Terkait Rencana TKD Dirumahkan

KLIKLABUANBAJO.ID| LABUAN BAJO–Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Rofinus Rahmat, memberikan tanggapan atas rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar untuk merumahkan para Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

“Untuk wacana yang sedang beredar ini, saya melihatnya sebagai pilihan keputusan yang sangat sulit bagi Pemda Mabar. Tentunya melalui pertimbangan dan kajian panjang, termasuk pertimbangan kemanusiaan dan  dampak dari pilihan keputusan ini ” kata Rofinus.

Disampaikannya, pandemi Covid-19 memang tidak bisa disangkal telah memberi dampak di semua lini. Selain kehilangan nyawa akibat langsung dari pandemi virus ini,  juga berdampak pada keuangan daerah untuk membiayai segala pengeluaran  rutin daerah termasuk pembiayaan honor rutin TKD.

“Kondisi ini tentunya menjadi pilihan yang sangat dilematis bagi Pemda Mabar,” kata Rofinus.

“Harapannya saat ini semua warga Mabar harus sama-sama sadar bahwa Manggarai Barat saat ini dalam kondisi sulit soal keuangan akibat biaya penanganan pandemi Covid yang kian hari meningkat. Masing-masing bisa menawarkan solusi yang konstruktif saat ini, untuk bisa keluar dari kondisi sulit ini. Abaikan dulu perdebatan-perdebatan yang tidak perlu terkait tarik ulur kepentingan,” tutur Rofinus.

Partai Golkar Mabar kata dia berharap semoga ada solusi lain dari Pemerintah Mabar terkait rencana merumahkan TKD.

“Mereka sudah banyak berbuat untuk kemajuan Mabar tercinta ini. Setidaknya pertimbangan sisi kemanusian juga mesti dipikirkan. Saya sudah komunikasi dengan perwakilan anggota Fraksi Golkar Bapak Belasius Jeramun agar melalui Fraksi Golkar di lembaga DPRD, dalam waktu dekat meminta pemerintah duduk  bersama dengan DPRD untuk membahas soal ini,” kata Rofinus.

Termasuk membahas solusi-solusi yang ditawarkan langsung oleh masyarakat, melalui tanggapan atau respon mereka di media sosial.

“Antara lain pemotongan upah atau honor bulanan dari TKD. Kalau masih memungkinkan bila perlu proyek-proyel fisik yang belum tender atau belum dibuatkan kontraknya dibatalkan atau direfocusing saja. Anggaran itu untuk pembiayaan rutin yang urgen di lingkup Pemda Mabar,” kata Rofinus.

“Atau kalau bisa juga para pengusaha atau kontraktor-kontraktor yang sudah mengerjakan proyek di lingkup Pemda Mabar, wajib menyumbangkan atau menyisihkan 5 persen keuntungannya untuk disumbangkan ke Pemda Mabar,” kata Rofinus.

Menurutnya banyak pihak yang selalu berbakti untuk Kabupaten Mabar dalam kondisi seperti saat ini. Antara lain para ASN, anggota DPRD  dan sejumlah pihak lain.

“Kalau bisa dikomunikasikan agar penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk jata Pemda Mabar dalam formasi mendatang, diprioritaskan TKD dan betul-betul  warga Mabar asli,” kata Rofinus.

Dia menambahkan, kondisi keuangan daerah yang defisit saat ini, memang butuh keikhlasan dan kerelaan semua pihak untuk mengatasi defisit ini.

“Kita tidak bisa menyerahkan kondisi krisis ini menjadi beban pemerintah semata. Di sini kita dituntut harus bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga saat tanah Mabar membutuhkanya,” kata Rofinus. (lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.