Catatan Kritis DPRD untuk Pemkab Mabar Terkait Nota Keuangan

KLIKLABUANBAJO.ID| LABUAN BAJO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melalui 8 fraksinya, memberikan beberapa catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar, Selasa (8/6/2021).

Catatan kritis yang tertuang dalam pandangan umum fraksi-fraksi itu, berkaitan dengan pengantar nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 lalu.

Walaupun demikian, DPRD juga memberi catatan-catatan kepada Pemkab Mabar di periode saat ini.

Pemandangan umum 8 fraksi disampaikan dalam sidang paripurna di DPRD Mabar, Selasa pagi.

Fraksi Golkar saat itu menyoroti salah satu konsep baru pemerintah Mabar saat ini, yaitu berpikir dan bertindak out of the box atau berpikir dan bertindak menggunakan perspektif baru.

“Berpikir dan bertindak out of the box, berpikir besar dan bertindak besar. Fraksi Partai Golkar mengingatkan pemerintah agar pernyataan berpikir out of the box itu, tidak terhenti pada tataran verbal tetapi masuk sampai aspek implementasi,” kata Ketua Fraksi Golkar Anselmus Jebarus, saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Fraksi Golkar juga menyoroti serapan belanja yang tidak maksimal sehingga menimbulkan Silpa besar sebagai salah satu dampak dari tidak selesainya pekerjaan sesuai volume karena kecendrungan terlambat dimulainya pekerjaan fisik.

Sementara itu, salah satu hal yang disoroti oleh Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR), yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2020 lalu.

“Hanya mencapai 82,34 persen. Menurut pandangan kami, capaian ini menunjukan bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi penerimaan belum maksimal. Seperti masih banyaknya piutang pajak dan retribusi daerah yang berpotensi hilang begitu saja, ada aset-aset produktif yang tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan pendapatan,” kata Antonius Aron yang menyampaikan pandangan umum F-AIR.

Sedangkan Fraksi Demokrat Plus, menyoroti pajak daerah yang hanya mampu direalisasi sebesar Rp 84,14 persen tahun anggaran 2020 lalu dan realisasi retribusi daerah hanya 60,90 persen dari target.

“Fraksi Demokrat Plus meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan tindakan korektif terhadap dua komponen PAD tersebut. Baik berupa pembenahan sistem administrasi perpajakan, mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dan memperbaiki kualitas SDM yang membidangi hal tersebut serta melakukan perluasan objek pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan daerah otonom,” kata Marselus Semudin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat Plus.

Pada kesempatan yang sama Fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan, meminta pemerintah melakukan survei dan melanjutkan pengerjaan jalan di Kampung Lalang, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang menuju bagian barat Lembor dan Lembor Selatan.

Saat ini pengerjaan lapen jalan itu hanya sampai di Kampung Ujung selatan Kecamatan Sano Nggoang.

“Untuk memudahkan akselerasi dan mobilisasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat penduduk desa di wilayah tersebut,” kata Sekretaris Fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan, Hasanah saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Fraksi Kebangkitan Bangsa saat itu menyoroti realisasi sumber pendapatan yang jauh dari target di tahun 2020 lalu.

“Pendapatan dari retribusi daerah 61,90 persen, pendapatan asli daerah 82,34, dan pajak daerah 84,14 persen. Dengan tidak bermaksud mengabaikan dampak dari pandemi Covid-19 sebagai penyebab menurunnya realisasi ketiga sumber pendapatan ini, kiranya pemerintah dapat menguraikan secara detail kemungkinan lain yang turut serta menjadi penyebab menurunnya sumber pendapatan,” kata Sebastianus Nyaman, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Salah satu hal yang disampaikan Fraksi Hanura yaitu akuntabilitas dan transparansi.

“Dengan transparansi dan akuntabilitas dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Sekretaris Fraksi Hanura, Fabianus Latu.

Fraksi ini juga menyoroti belanja langsung yang tidak sesuai target. Demikian juga dengan pajak daerah.

Fraksi PDI Perjuangan saat itu menyoroti beberapa hal, antara lain masalah sampah di pasar, Pantai Pede, KTP warga di Kecamatan Ndoso terutama di desa pemekaran yang masih tercantum nama desa induk.

Juga terkait status Poskesdes Golo Ndari Kecamatan Welak.

“Bangunannya tidak terurus dan tidak adanya pelayanan kesehatan,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Agustinus Jik.

Fraksi ini juga meminta peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas pada Pustu yang kunjungan pasiennya banyak, seperti Pustu Batu Cermin.

Selain itu meminta meningkatkan status Poskesdes di Desa Mata Wae dan Desa Golo Sengang menjadi Pustu.

Fraksi Nasdem mendorong pemerintah untuk lebih inovatif.

“Agar apa yang sudah ditargetkan di sektor pendapatan dapat terealisasi,” kata Ketua Fraksi Nasdem, Benediktus Nurdin.

Bupati Mabar Edistasius Endi dan Wakil Bupati Yulianus Weng, hadir saat itu bersama Sekda, para asisten, staf ahli, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (tin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.