Masalah Terbaru Pasar di Labuan Bajo, Penjual Mengadu ke DPRD

LABUAN BAJO, KL–Ibu-ibu penjual di Pasar Batu Cermin Labuan Bajo, mengadu ke DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Selasa (16/3/2021) tentang pemindahan tempat jualan mereka dari depan gedung pasar ke belakang gedung beras.

Pasalnya, pemindahan itu karena lokasi di depan gedung pasar hendak dijadikan sebagai areal parkir sepeda motor.

Menurut mereka, menjual di belakang gedung beras akan membuat dagangan mereka tidak laku karena pada umumnya pembeli datang dari depan.

“Masa sepeda motor lebih penting dari kami sebagai penjual. Menurut penjelasan dari petugas, di depan gedung pasar itu dikosongkan untuk dijadikan areal parkir. Semua pedagang yang ada tempatnya di dalam gedung pasar harus jualan di dalam, sedangkan yang tidak, jualan di belakang gedung beras,” kata Maria Fatima Jehora.

Maria saat itu datang bersama beberapa rekannya sebagai penjual dan menemui Ketua DPRD Mabar Martinus Mitar di ruangan kerja Ketua DPRD.

Keluhan senada juga disampaikan oleh penjual lainnya saat itu.

“Kami pikir kalau tentang parkir sudah aman karena selama ini kendaraan parkir di luar pagar, di pinggir jalan dan baik-baik saja,” kata penjual lainnya.

Ketua DPRD Martinus didampingi oleh anggota DPRD lainnya saat menerima kedatangan ibu-ibu penjual.

Anggota DPRD lainnya saat itu yakni Blasius Janu, Dominikus Sambut dan Wilhelmus Syukur.

Ketua DPRD merasa berang dan menilai masih banyak persoalan serius di Pasar Batu Cermin yang belum diselesaikan oleh instansi terkait di pemerintah Kabupaten Mabar.

“Untuk apa pasar hadir kalau warga kita sendiri, warga Labuan Bajo dipersulit jualan di pasar. Terjadi kesimpangsiuran data terkait pasar. Kami akan panggil Dinas Perindakop. Tanggal 23 Maret akan ada Rapat Dengar Pendapat,” kata Martinus.

Dia menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadiri penjual di pasar, pihak Perindakop dan DPRD.

“Berapa besar laju pertumbuhan ekonomi kita dengan kehadiran pasar. Lalu penyerapan masyarakat lokal di pasar itu berapa besar,” kata Martinus.

Menurutnya perlu ditelusuri secara detail identitas para penjual, termasuk KTP.

Hal senada disampaikan oleh Blasius Janu.

“Utamakan warga lokal yang KTP Manggarai Barat. Saya ada di Komisi C sejak periode lalu dan masalah pasar ini selalu terjadi. Hal lain yang terjadi, satu penjual ada yang memiliki sampai lima petak jualan di pasar. Ini yang akan kita tanyakan saat RDP,” kata Blasius.

Setelah mendengar penjelasan tentang adanya RDP, pertemuan ibu-ibu penjual dengan DPRD saat itu selesai. (tin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.