Pilkada Mabar, Dua Parpol Sudah Serahkan Salinan SK Kepengurusan Partai

LABUAN BAJO, KL–Menjelang Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), sudah dua Partai Politik (Parpol) yang menyerahkan salinan SK kepengurusan terbaru ke KPU.

Dua Parpol itu yakni Nasdem dan PBB.

Demikian yang disampaikan oleh Pelaksana Harian (PLH) Ketua KPU Kabupaten Mabar, Ponsianus Mato.

Dia ditemui wartawan di Kantor KPU Mabar bersama dua orang Komisioner KPU lainnya, yaitu Kris Bheda Somerpes dan Ilham serta Sekretaris KPU, Sabtu (29/8/2020).

“Sampai saat ini ada dua Parpol yang sudah menyerahkan ke kami salinan SK kepengurusan terbaru, yakni Nasdem dan PBB,” kata Ponsianus.

Pada kesempatan yang sama, Kris menjelaskan bahwa KPU Mabar sudah menyampaikan kepada semua Parpol sejak bulan lalu untuk menyerahkan salinan SK kepengurusan tersebut.

Salinan tersebut paling lambat diserahkan ke KPU pada tanggal 3 Agustus 2020 mendatang.

“Sesuai dengan PKPU nomor satu tahun 2020, salinan SK kepengurusan Parpol wajib diserahkan ke KPU. Kalau tidak menyerahkan salinan SK kepengurusan tersebut maka Parpol tidak bisa mendaftar pasangan bakal calon bupati dan wakil bupatinya,” kata Kris.

Terkait pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 4 sampai 6 September 2020, Ilham menyampaikan bahwa setiap bakal calon harus benar-benar memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon.

“Pada saat pendaftaran, syarat pencalonan harus lengkap dan memenuhi syarat dalam waktu tiga hari selama pendaftaran itu. Kalau syarat calon juga wajib lengkap tetapi akan diverifikasi mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 September,” kata Ilham.

Ketiga komisioner KPU Mabar itu menjelaskan juga bahwa kepengurusan dalam salinan SK itu bukan hanya pengurus tingkat kabupaten tetapi sampai pengurus pusat.

Selain itu, pengurus pusat Parpol juga tetap menyerahkan salinan SK kepengurusannya ke KPU pusat untuk dimasukan ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Disampaikan juga bahwa saat pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati harus dihadiri oleh pimpinan Parpol pendukung tingkat kabupaten.

“Kecuali kalau ada surat keterangan dari pihak yang berwenang, misalnya alasan sakit berarti surat keterangan dari dokter,” kata Kris. (tin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.