Diaspora Manggarai Raya Datangi DPRD Matim Bahas Tambang Semen

BORONG, KL–Kelompok diaspora Manggarai Raya mendatangi kantor DPRD Manggarai Timur (Matim) pada selasa (25/08) siang.

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi tentang pentingnya kawasan karst dan cekungan air tanah untuk menimbang kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen di Lengko Lolok dan Luwuk, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Matim, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam audiensi itu, hadir Koordinator Kelompok Diaspora, Flory Santosa Nggagur; Pembina Kelompok Diaspora, Dami Ambur dan Team Hukum Kelompok Diaspora, Egi Bonur, SH. Turut hadir Koordinator JPIC Keuskupan Ruteng, Romo Marthen Jenarut.

Kedatangan kelompok diaspora yang sebagian besar berdomisili di Jakarta ini disambut Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Heremias Dupa dan belasan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Manggarai Timur, Donatus Datur beserta jajarannya.

Dalam pemaparan Koordinator Kelompok Diaspora Manggarai Raya, Flory Santosa Nggagur menjelaskan bahwa, kawasan karst dan cekungan air tanah sangat penting untuk dijaga dan dirawat secara baik. Karena rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di ekosistem karst di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur bisa mengakibatkan kawasan itu kehilangan sumber mata air.

Dia menjelaskan, ekosistem karst, yang menjadi lokasi pembangunan pabrik semen adalah tempat penyimpanan dan regulator air untuk seluruh wilayah pantai utara Flores. Apabila fungsi karst sebagai regulator air terganggu, maka sumber-sumber mata air juga akan mengering. Tanpa sumber air yang cukup, kegiatan pertanian akan terdampak. Bahkan berimbas terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat.

Dia mengungkapkan, berdasarkan peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa, syarat untuk menjadi KBAK (Kawasan Bentangan Alam Karst) yang dilindungi harus melalui penetapan oleh Kementerian terkait.

“Untuk bisa melakukan penyelidikan oleh Badan Geologi itu harus ada surat permohonan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini untuk meminta kepada pemda agar mengajukan surat permohonan tersebut kepada Kementrian ESDM,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan tersebut.

Meski begitu, ia mengakui, berdasarkan hasil komunikasi terakhir bersama pihak Kementerian ESDM bahwa, tanpa permohonan dari pemerintah daerah pun, Badan Geologi Nasional tetap datang ke Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan penyelidikan dengan mengeluarkan anggaran mereka sendiri. “Mereka akan datang sekitar akhir Agustus ini atau awal bulan depan,” pungkas dia.

Tokoh asal Pocoranaka, Manggarai Timur itu menjelaskan, Kelompok Diaspora pun telah melakukan pemetaan indikatif karst aktif. Setidaknya ada 6 indikatif karst aktif antara lain, bukit karst, mata air permanen, dolina, telaga dan sungai bawah tanah. Sementara mengenai Amdal kata dia, pihaknya telah menggelar audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Karena nanti, Amdal itu akan bermuara kepada Kementerian Lingkungan Hidup, jadi komitmen dari kementerian bahwa mereka akan membantu semaksimal mungkin supaya ada perlindungan terhadap kawasan ini. Di situ bukan hanya soal karst saja, tetapi potensi pariwisata yang besar,” terang Flory.

Ia mengatakan, apabila wilayah Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda dijadikan lokasi tambang batu gamping dan pabrik semen, maka potensi pariwisata di daerah itu akan hilang.

Pembina Kelompok Diaspora Manggarai Raya, Dami Ambur mengatakan, materi yang disampaikan Kelompok Diaspora mengenai pentingnya menjaga kawasan karst merupakan hasil kajian ilmiah, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan baik pemerintah maupun investor dalam rangka rencana mendirikan pabrik semen dan aktivitas tambang batu gamping di daerah itu. “Akan tetapi kalau ada kajian lain, yah silahkan. Ini kajian sangat ilmiah,” terang Dami Ambur.

Sementara itu, Koordinator JPIC Keuskupan Ruteng, Romo Marthen Jenarut mengatakan, hasil kajian tentang pentingnya kawasan karst dan cekungan air tanah telah memberikan banyak informasi. Bahkan pembahasan potensi kawasan karst mendapat perhatian khusus di forum legislatif itu. Di mana, kawasan karst ini terbentang dari Reo, wilayah Kabupaten Manggarai sampai Riung, wilayah Kabupaten Ngada, Flores.

“Karts ternyata membawa fungsi yang sangat vital sebagai penyimpan dan pengatur sumber mata air. Karena karts itu penting, maka semua pihak harus menjaga dan melestarikan kawasan tersebut. Karena itu, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng sangat menolak kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan karts termasuk kegiatan pabrik semen di Luwuk maupun eksplorasi batu gamping di Lengko Lolok,” tegas Romo Marthen.

Merespon hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Heremias Dupa mengatakan, tentu pokok-pokok pikiran Kelompok Diaspora Manggarai Raya ini akan ditindaklanjuti dan dikaji secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok serta hak mereka sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

“Pada beberapa poin kita harus mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Diaspora Manggarai Raya, terutama rekomendasi atas penelitian kawasan karst di Kabupaten Manggarai Timur,” ujarnya kepada wartawan.

Heremias menjelaskan, apabila penelitian bisa berjalan, maka semua pihak bisa mengetahui kawasan bentangan alam karst di Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu, bisa diketahui apakah layak atau tidak untuk dilakukan aktivitas ekonomi seperti pendirian pabrik semen dan aktivitas tambang batu gamping di wilayah utara Manggarai Timur itu.

“Ini kan referensi ilmiah yang bisa menjadi rujukan kebijakan Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apalagi sekarang, urusan Minerba menjadi kewenangan pusat,” ujarnya.

Politisi PAN itu menguraikan, apabila semua daerah belum memiliki rujukan atau belum ada penetapan kawasan karst, maka pihaknya mengkhawatirkan kawasan karst di daerah itu akan mudah diobok-obok oleh para investor. Maka rekomendasi dari Kelompok Diaspora, di mana harus melakukan penelitian dan penetapan kawasan karst sangat penting.

“Apakah level satu, level dua, level tiga atau level empat. Apalagi Minerba ini menjadi urusan pusat, maka dari itu, daerah harus mengamankan wilayahnya dari segala kepentingan koorporasi,” pungkas Heremias.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHD) Kabupaten Matim, Donatus Datur mengatakan, pihaknya tidak serta-merta bisa mengajukan surat permohonan penetapan wilayah Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) kepada Kementerian ESDM.

Menurut Datur, surat permohonan dapat diajukan setelah melaksanakan infentarisasi lingkungan hidup dan pemetaan rinci ekoregion, pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (umi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.