Gugatan Terhadap Polemik Bantuan Kemahasiswaan

Oleh Viktor Mole
Mahasiswa Undana Kupang

Awalnya saya meragukan realisasi kebijakan bantuan kemahasiswaan, kalau mengandalkan anggaran belanja tidak langsung dengan nama rekening Belanja Tidak Terduga (BTT); mengingat wabah Covid-19 ini merebak setelah penetapan APBD tahun anggaran 2020. Selain jumlahnya terbatas, masih ada kebutuhan lain seperti penanganan kesehatan dan ketahanan ekonomi yang harus didahulukan pemenuhannya. Namun keraguan ini ditepis oleh Perppu No 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Daerah (Pasal 1 ayat 4, Pasal 3 ayat 1), mengisaratkan Pemda boleh melakukan perubahan alokasi antar program dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, sebelum nantinya dimasukkan dalam Perda tentang Perubahan APBD.

Mempertegas peruntukan penggunaan APBD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 memberikan penjelasan rinci tentang tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran Pemda untuk 3 (tiga) hal, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net. Rupanya pengalokasian APBD untuk bantuan kemahasiwaan sangat mungkin dilandaskan pada poin aktivitas penyediaan Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yaitu pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai, antara lain kepada: Individu/masyarakat terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja harian, dan individu lainnya. Artinya bahwa kebijakan memberikan bantuan kepada mahasiswa bukan sekedar harapan palsu tetapi dengan suatu pendasaran hukum yang jelas.

Dalam menjalani tanggung jawab yang luar biasa ini, pemda diperhadapkan dengan berbagai tuntutan ancaman yakni selain tangung jawab menyelamatkan masyarakat, pemda juga harus bisa memastikan dirinya selamat dari jeratan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 yakni a. Melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa; b. Memperoleh kickback dari penyedia; c. Mengandung unsur penyuapan; d. Mengandung unsur gratifikasi; f. Mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan; g. Mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi; h. Berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat; dan i. Membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Artinya bahwa Sebagai Kuasa Pengguna APBD, Pemda Kabupaten Manggarai Barat harus berupaya ekstra agar kebijakan penanggulangan ini bisa tepat waktu, tidak salah sasaran dan pas administrasi.
.
Kebijakan bantuan kemahsiswaan oleh Pemerintah Daerah ini, perlu umtuk diapresiasi. Bukan soal besaran nilai nominal bantuan, tetapi keberpihakan kebijakan pemda kepada Mahasiswa adalah gamabran perwujudan peran Negara kesejahteraan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak dasar rakyat; karena keberadaan mahasiswa sebagai kelompok terdampak bencana nonalam covid 19 ini adalah sebagai warga NKRI tulen, yang berhak penuh untuk menerima bantuan Negara. Maka suatu kemutlakan realisasi bantuan kemahasiswaan ini harus dilakukan secara adil dan merata tanpa harus memilih dan meimilahkan berdasarkan daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota Madya) asal masing-masing mahasiswa.

Namun pada pada praktiknya, terkesan masih jauh dari rasa kepastian dan keadilan itu sendiri, dimana Keadilan yang diterima oleh mahasiswa tergantung dari niat dan kemauan baik dari masing-masing pemda; penerapan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia berubah menjadi keadilan sosial berdasarkan Pemerintah Daerah asal masing-masing mahasiswa. Pengalokasian bantuan kemahasiswaan yang bersumber dari APBD tanpa berdasarkan pemetaan basic kampus adalah sebuah kecolongan yang bisa berdampak melemahnya aspek substansi kebutuhan mahasiswa. Mereka lupa bahwa mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang tingkat atau skala perioritas kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Boleh dikatakan, Kebijakan yang dilahirkan adalah cerminan kebijakan publik yang jauh dari substansi keberpihakan pada kebutuhan mahasiswa, karena sesungguhnya kebutuhan mahasiswa saat pandemi ini adalah layanan pendidikan yang murah, Maka dari itu seharusnya kebijakan pemda ini, perlu untuk disinkronkan dengan kebijakan kampus. Jangan heran kalau yang terjadi saat sekarang adalah Pemerintah Daerah mengalami kekurangan data prioritas kebutuhan mahasiswa dan kehabisan prosedur tekhnis penyaluran bantuan kemahasiswaan yang efektif dan efisien.

Ternyata ketidakakuratan data penerima bantuan, senantiasa mewarnai proses penyaluran bantuan covid 19 dan bahkan turut memberikan sumbangan sejumlah persoalan terhadap polemik bantuan kemahasiswaan di Kabupaten Manggarai Barat. Aneh tapi nyata, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggari Barat, sampai sekarang masih belum mengantongi data mahasiswa yang adalah salah satu instrument penting dalam mengukur perkembangan profil pendidikan dan kepemudaan di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi inilah yang menyeret Kepala Desa turut serta mempertanggung jawabkan data mahasiswa; yang dilakukan Kepala Desa adalah mengambil data mahasiswa berdasarkan keterangan orang tua/wali dan mengidentifikasi penerima bantuan secara bebas tanpa kebakuan format data kebutuhan mahasiswa, tentu hal ini belum menjamin dinas PKO dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manggarai Barat mampu menentukan pemenuhan kualitas syarat penerima bantuan kemahasiswaan ini.

Artinya proses ini berpeluang menghasilkan data yang kurang valid; dan berdampak pada terhambatnya pemberesan administrasi secara cepat dan tepat pada tahap verifikasi data.
Sayangnya proses ini seolah-olah luput dari fokus perhatian Bupati selaku Pimpinan birokrasi. Ketidakpastian harapan mahasiswa ini terlihat sempurna, ketika Wakil Rakyat/DPRD Kabupaten Manggarai Barat lamban bergerak dan cendrung pasif, dengan menunggu laporan di balik meja. Tidak salah kalau mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMM), Hari Jumad 3 Juli 2020 lalu, menilai Pemda Kabupaten Manggarai Barat belum menjadikan bantuan kemahasiswaan ini sebagai kebutuhan mendesak mahasiswa yang sifatnya segera. Harus diterima bahwa JPS (Jaringan Pengaman Sosial) yang adalah berkat bagi kelompok yang terdampak, justru beralih menjadi Jaringan Pembawa Sial untuk semua; karena bukan hanya mahasiswa saja yang merana karena ketidapastian, tetapi Pemda dan DPRD kabupaten Manggarai Barat termasuk Pemerintah Desapun mengalami kebingungan yang diakibatkan oleh kesenjangan antara ekspetasi dan realisasi.

Polemik bantuan kemahasiswaan yang terdampak bencana nonalam covid 19 tidak sampai serumit ini, kalau sistem proseduralnya berbasiskan data yang terintegrasi secara sistematis dan dilakukan secara terpadu baik antar Pemerintah Daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Madya) maupun antara Pemda dengan lembaga kampus. Maka kalau seperti itu yang dilakukan, saya bisa pastikan bahwa kita semua tidak sedang tersandung/tertimpa oleh kecaman bapak Presiden Joko Widodo yaitu meletakkan pananganan pandemi Covid-19 sebagai krisis, maka manajemen krisis sudah selayaknya tidak didekati dengan cara biasa, melainkan extraordinary.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.