Menjamin Pilkada Sehat Dengan Jaminan Kesehatan

Oleh: Kornelis Bayu Lexa (Sekum KMPK Kupang)

Jaminan kesehatan dan keselamatan adalah anak kandung kebijakan new normal yang tidak bisa ditawar ulang oleh semua proses termasuk proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada dengan tetap menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan dan keselamatan adalah sebuah proses yang tidak lazim atau tidak biasanya dalam proses demokrasi lokal. Jangan heran, kalau banyak kalangan mempertanyakan originalitas pelaksanaan pilkada ini. Sanggupkah pelaksanaan demokrtisasi lokal ini menjaga kualitas nilai demokrtisnya?
pertanyaan ini anggap saja sebagai pemantik untuk “mendiagnosa” (mengidentifikasi) penyakit (persoalan) pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi covid 19, sekaligus sebagai penggugah dalam mengkemas proses demokrasi lokal (Pilkada) yang berkualitas.

Kesimpulan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dengan mempertimbangkan saran/usulan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 sudah dituangkan dalam dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, adalah sebuah kebijakan luar biasa dan penuh resiko, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara kita masih dilanda bencana non alam Coronavirus Disease (covid) 19 yang mengguncang banyak sektor kehidupan, termasuk menggerogoti sendi-sendi demokrasi, bahkan Agradhira Nandi Wardhana melalui artikelnya dengan judul Politik Di Tengah Pandemic yang terlansir dalam media Tehconversation 15 mei 2020 justru menawarkan pertimbangan untuk meniadakan pilkada dengan opsi Pemerintah Pusat memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah atau mengangkat pejabat sementara sepenuhnya hingga pilkada 2024.

Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid 19 melahirkan banyak kaum pesimisme, mereka meragukan akan lahirnya proses pilkada 9 desember 2020 yang sehat/selamat. Kenapa demikian, karena dalam kondisi normal lama saja atau proses pilkada serentak yang tekhnis pelaksanaannya belum dibebani dengan dampak covid 19 seprti sekarang ini, masih diwarnai oleh pelanggaran dan kejahatan pilkada, Peraktek poltik yang “sakit” kerap menjadi ciri khas klasik para pelaku politik, dan jangan lupa biodata penyelenggara, pengawas dan kontestan Pilkada serta wajib pilih masih tersimpan apik di daftar buku tamu Mahkamah Konstitusi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA pernah memberitakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Yang terdiri atas 291 pelanggaran pidana, 853 pelanggaran administrasi, 114 pelanggaran kode etik, dan 712 pelanggaran hukum lainnya yang menyangkut keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan dugaan pelanggaran tertinggi sebanyak 1.333 kasus terjadi pada tahapan kampanye. Selain pelanggaran dan kejahatan tersebut keamanan dan keselamatan kerja anggota pengawas terancam dengan ancaman meninggal dunia, kecelakaan dan intimidasi.

Masihkah kita berharap banyak dari pilkada serentak di tengah pendemi covid 19 ini ? Pilkada yang diselenggarakan dengan syarat tata protokoler kesehatan, keadaan psikis/mental masyarakat dan wajib pilih sedang dalam taraf trauma akibat stigma buruk covid 19 yang sangat menakutkan, tidak hanya itu Pasal 8C PKPU Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahawa “(1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU”.

Maka dapat diprediksikan bahwa tahapan – tahapan pilkada serentak ini akan mengalami pembaharuan dalam bentuk kemasan yang berpatokan pada panduan kebijakan new normal.
Sudah pasti verifikasi faktual yang dilakukan secara daring, masa kampanye yang dilakukan secara terbatas dengan jumlah peserta yang relatif sedikit dan bukan tidak mungkin tahapan kampanye terbuka secara umum akan ditiadakan, kita juga harus menerima jika kita/public tidak disertakan atau hanya bisa menyaksikan debat publik atau debat terbuka melalui siaran langsung (live streaming) atau siaran tunda media sosial. Boleh dikatakan pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 ini sangat singkat dan terbatas serta lebih banayak mengandalkan kekuatan teknologi bakal sulit diimplemntasikan secara maksimal di daerah – daerah seperti Kabupaten Manggarai Barat yang sebagian masyarkatnya tinggal di wilayah yang jauh dari jangkauan akses transportasi, informasi dan tekhnologi.

Peroses Pilkada serentak yang digelar pada tanggal 9 desmber 2020 ini memang terkesan rumit ini berpotensi mengabaikan hal-hal substansi demokrasi seperti, ketidakakuratan Data Daftar Pemilih, rendahnya pertisipasi masyarakat dalam peroses pilkada, wajib yang terdampak covid 19 sangat muda terjebak dalam scenario politik uang, wajib pilih kehilangan panduan rasionalitas dalam berdemokrasi karena jangkauan agenda pendidikan politik sulit menyentuh mereka. yang terjadi adalah masyarakat sebagai sobyek demokrasi akan diperlakukan sebagai obyek kepentingan.

Tidak salah kalau diprediksikan bahwa Pilkada langsung di tengah pandemi Covid 19 ini adalah proses demokrasi lokal, dengan tingkat resiko kerawanan pelanggaran dan kejahtan politik yang cukup tinggi. Keputusan negara menormalisasikan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pilkada dengan syarat new normal yang dijabarakan dalam keputusan – keputusan tekhnis lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawsa Pemilihan Umum (Bawaslu) serta lembaga lainnya bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap format system yang sudah dirancang baik dengan mempertimbangkan asaz Langsung, Umum, Bebas, Rahsia, Jujur, dan Adil, tetapi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjawabi keadaan sosilogis wajib pilih yakni menempatkan ksehtan/keselamtan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara dalam proses demokrasi tanpa harus menghilangkan nilai-nilai substansi demokrasi itu sendiri.

Menjaga dan mengamalkan nilai-nilai substansi demokrasi adalah tanggung jawab kita semua. menyukseskan pilkada langsung tahun 2020 ini bukan hanya urusan KPU, Bawaslu, atau Partai Politik tetapi ini adalah tugas bersama semua pihak. Upaya kolektif penting dirajut guna menjaga originalitas demokrasi local dan menekan resiko pelanggaran dan kejahtan pilkada serentak tahun 2020. Yang menjadi agenda utama kita sekarang adalah merumuskan pola alternatif dalam mengamankan nilai substansi demokrasi lokal itu sendiri dengan pertama Penguatan kapasitas kelembagaan kpu, bawaslu, partai politik, dan lembaga pemantau adalah modal dasar guna merumuskan penjabaran konsep penyelenggaraan dan pengawasan tahapan pilkada serentak tahun 2020 yang lebih efektif dan efesien dengan mengacu pada pemetaan persoalan pilkada masing-masing daerah.

Kedua jangan membiarkan stigma buruk tentang covid 19 memenjarakan nalar dan karya partisipasi masyarakat sipil. sangat tidak terpuji kalau dampak covid 19 ini kita jadikan sebagai titik lemah masyarakat untuk menggadai hak suara dengan uang, karena sesungguhnya yang empunya hajatan pilkada ini adalah rakyat sendri. Ketiga peran alat bantu (alat peraga kampanye) yang berkualitas dalam mencerdaskan wajib pilih atau menularkan gagasan cerdas dari kandidat pemimpin daerah sangat penting dan efektif dalam menjangkau semua wajib pilih yang krisis/gagap teknologi dan sedang melakoni jaga jarak. Keempat bukan satnya lagi mobilisasi peserta pertemuan, tetapi konsolidasi pola pikir wajib pilih yang perlu didahulukan oleh partai politik.

Kelima merasionalisasikan kembali perbandingan jumlah tempat pertemuan atau TPS yang sesuai dengan keadaan masyarakat/wajib pilih dapat meringankan kenerja KPU dan mengurangi resiko pengawasan Bawaslu.
Keenam Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Manggarai Barat, tidak boleh menonton hanya karena bukan karena wewenang langsung tetapi penting penjabat bupati untuk mengawasi dan menindak oknum ASN yang nakal.
Mengubah pesimisme menjadi optimisme bersama sangat dibutuhkan dalam upaya melahirkan proses demokrasi lokal yang sehat/selamat di era new normal ini. Mudah-mudahan optimisme bersama inilah yang akan menjdikan kebutuhan kesehatan dan keselamtan masyarakat sebagai jaminan lahirnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat yang berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.